Ketua Majelis Penasihat Kolektif (MPK) Kosgoro 1957 Agung Laksono resmi membuka Musyawarah Besar (Mubes) Gerakan Advokasi dan Hukum (Gakum) Kosgoro 1957.
Dalam sambutannya, Agung berharap agar Gakum Kosgoro dapat memberikan jasa/pelayanan hukum yang adil & benar terhadap semua pihak. Sebab, dia menilai tak jarang terlihat penegakan hukum (law enforcement) yang tidak profesional atau amoral .
Agung berharap agar Gakum Kosgoro dapat mewujudkan cita hukum Indonesia. Sebab, dia menilai masih terjadi penegakan hukum yang tumpul ke atas dan tajam ke bawah.
“Sebab itu adalah amanat bangsa sejak 1998 yang lalu sampai saat sekarang. Kita menginginkan bahwa hukum itu tidak hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas.” ujar Agung dalam sambutannya, di Hotel Merlyn Jakarta Pusat, Sabtu (1/4/2023).
Agung mengatakan, yang menjadi harapan masyarakat saat ini tajamnya hukum tidak hanya dirasakan pada kalangan bawah.
“Tapi tajam ke bawah dan tajam juga ke atas. Saya kira ini yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat,” kata dia.
Dia juga berharap agar penegakan hukum di Indonesia bisa menerapkan prinsip kesetaraan di hadapan hukum (equality before the law).
“Rakyat akan bergembira dan keadilan akan muncul karena hal-hal tersebut,” tutur Agung.
Di tempat yang sama, Ketua Umum PPK Kosgoro 1957 Dave Laksono mengatakan, dalam mubes tersebut, akan difokuskan untuk rancangan kerja Gakum Kosgoro 1957.
Salah satunya dengan melakukan pendampingan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu dan kelompok marjinal.
Yang tidak kalah penting, lanjut Dave, melakukan pendampingan hukum kepada calon legislatif dari Partai Golkar dalam kontestasi Pemilu 2024.
“Kalau dibawa ke pengadilan, Gakum harus siap siaga melakukan pembelaan dan menyiapkan semua bukti dan penasihat hukum agar pembelaan itu benar dan semua suara Golkar terhitung dengan baik dan Golkar merenggut kemenangan sebanyak-banyaknya,” tutur dia.
